China Taipe Patroli Ketika Tiongkok Menolak Keputusan Arbitrase

Tak Mau Kalah Dengan Tiongkok, China Taipe Patroli Ke Pulau Sengketa

China Taipe Patroli Di Pulau Sengketa Saat Tiongkok Menolak Keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional.

TAIPEI – Setelah militer China mengirim kapal perusak menuju Laut China Selatan (LCS), Pemerintah Taiwan akhirnya mengikuti langkah Negeri Tirai Bambu tersebut dengan mengirim kapal perang angkatan laut menuju pulau sengketa. 

Kapal itu telah dikirim pada hari ini dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara mereka di wilayah maritim. Tindakan ini sekaligus menentang keputusan pengadilan internasional. Demikian sebagaimana dilansir Sputnik, Rabu (13/7/2016).  

"Hot News" China Kirim 4 Kapal Perusak Ke LCS

Ilustrasi (Kapal Perusak China)

LCS Memanas China Kirim Kapal Perang Baru

BEIJING - China tampaknya benar-benar tidak menggubris putusan Pengadilan Arbitrase Internasional. Alih-alih menjalankan putusan tersebut, China malah mengirim empat kapal perusak yang masih ke Laut China Selatan (LCS) dan memperingatkan bahwa keberadaan kapal tersebut untuk memberlakukan zona pertahanan udara di atas wilayah yang disengketakan.

Dikutip dari Russia Today, Rabu (13/7/2016), China meluncurkan Destroyer (Kapal Perusak) berkawal misil “Yinchuan” bertipe 052D yang untuk pertama kali, mengemban tugas Angkatan Laut (AL) China dan mulai diresmikan di Pangkalan AL di Sanya, Provinsi Hainan. 

Filipina Memenangkan Gugatan Atas Konflik Laut China Selatan

Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda (UN.org)

Filipina Memenangkan Gugatan Atas Konflik Laut China Selatan

Pengadilan Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration / PCA) Den Haag Belanda, memutuskan untuk memenangkan gugatan Filipina atas sengketa wilayah di Laut China Selatan. Demikian dikutip dari situs Mb, Selasa 12 Juli 2016. Di bawah Hukum Laut PBB, atau UNCLOS, pengadilan arbitrase mengatakan klaim 9 Dashed Lines yang diajukan China tidak memiliki dasar hukum kuat.

"Siaga" Sengketa Laut China Selatan Di Tentukan Hari Ini

Batas Negara Dengan Laut China Selatan

Nasib China Di Laut China Selatan

Hari ini Selasa (12/7) Nasib China dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan batas negara lain akan ditentukan . China hari ini menghadapi putusan dari sidang Pengadilan arbitrase internasional di Den Haag, Belanda terkait gugatan Filipina dalam sengkarut di Laut Cina Selatan.

Menghadapi sidang putusan tersebut Cina berulang kali menyatakan menolak yurisdiksi tribunal. ”Sekali lagi saya tekankan pengadilan arbitrase tidak punya yurisdiksi dalam kasus dan masalah yang relevan, dan tidak seharusnya menggelar sidang atau membuat keputusan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, dalam pernyataan di situs web resmi kementerian (30/6)

Pembanguna Pangkalan Militer di Kepulauan Natuna Menjadi Prioritas Pemerintah

Kepulauan Natuna

Pembangunan pangkalan militer di kepulauan Natuna, menjadi prioritas pemerintah menyusul ketegangan yang kerab terjadi di perairan kawasan itu antara Indonesia dengan China. Pemerintah RI segera memperkuat alutsista di kepulauan Natuna yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan dari kemungkinan di akui negara lain.

MENHAN Ryamizard Ryacudu mengatakan anggaran pertahanan yang diterima kementeriannya dan TNI saat ini sebagian diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna. Sementara sisa anggaran digunakan untuk perbaikan dan mengupgrade alat utama sistem senjata (alutsista) seperti penggantian suku cadang dan mesin peralatan perang.

Kapal Nelayan China Selalu di Bentengi Kapal Coast Guard China

Kapal Nelayan China Yang di Tangkap KRI Imam Bonjol

Jakarta- Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut menyatakan China selalu membentengi kapal nelayannya yang ditangkap di Indonesia dengan kapal penjaga atau coast guard. Hal tersebut tak dilakukan negara-negara lain.

Ini Jumlah Kapal Nelayan Asing Yang Di Tangkap "Vietnam Penyusup Terbanyak"

Drawing jumlah penangkapan kapal nelayan asing yang mencuri ikan di kepulauan natuna indonesia sejak januari hingga juni.

Sumber: CNNIndonesia

Setelah Jokowi ke Natuan Kapal Perang China Melintasi Selat Malaka

Kapal Selam yang tertangkap kamera hendak melintasi perairan Riau. Foto: Istimewa

Jakarta – Tak lama setelah Presiden Joko Widodo dan jajarannya melaksanakan rapat di sekitar Natuna, Kepulauan Riau, satu kapal perang Tiongkok berjenis Frigate FFG-571, kapal selam SSN-409, dan tender kapal selam ASR-863, melintasi perairan yang sama.

Ada 30 Kapal Nelayan Asing Yang di Tenggelamkan Setelah Lebaran

Kapal pencuri ikan FV Viking ditenggelamkan di lepas Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Maret lalu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia usai Lebaran berencana akan menenggelamkan lebih 30 kapal ikan asing yang diduga menangkap ikan secara ilegal di wilayah Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan setelah Lebaran, yaitu pada tanggal sembilan atau 10 Juli pihaknya akan menenggelamkan lagi lebih 30 kapal yang terbukti menangkap ikan secara ilegal, “termasuk beberapa yang ditangkap di Natuna”.

Buku 600 Tahun Ini Jadi Patokan Cina Kuasai Laut China Selatan

Buku kuno berusia 600 tahun yang jadi dalih China sebagai pemilik kawasan Laut China Selatan. | (YouTube)

BEIJING - Buku kuno yang dijuluki “holy grail” ini diklaim ditulis lebih dari 600 tahun yang silam. Buku kuno tulisan tangan inilah yang jadi dalih China sebagai pemilik hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang kini disengketakan banyak negara.

Buku tersebut juga diklaim China sudah jadi warisan turun-temurun nelayan China sejak ditulis. Buku itu merupakan panduan navigasi tradisional yang dikenal sebagai “genglubu”.

Ke Natuna Presiden Jokowi di Kawal 4 Kapal Perang Dan 2 Jet Tempur

Presiden Jokowi di Natuna (Foto : Pramono Anung @pramonoanung) Presiden Jokowi meninjau kapal perang KRI IMAM BONJOL setelah beberapa saat melakukan rapat di atas KRI tersebut. KRI IMAM BONJOL beberapa hari yang lalu melakukan penangkapan kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna yang membuat geram Menteri Susi dan Presiden Jokowi.

Natuna – Presiden Joko Widodo Kamis 23/6/2016 mengadakan Rapat Terbatas di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau yang merupakan perairan perbatasan Indonesia dengan Laut China Selatan.

Bertolak dari dari Base Ops TNI AU Halim Perdanakusuma pukul 08.30 WIB, Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Ranai di Pulau Natuna? sekitar pukul 10.00 WIB.

Tiba di lokasi, Jokowi langsung diantar menuju dermaga untuk berpindah kendaraan dengan menggunakan kapal medium milik TNI AL. Kapal ini menjadi moda perantara yang mengantarkan Jokowi ke KRI (Kapal Republik Indonesia) Imam Bonjol 383 yang sudah menunggu di tengah laut.

Presiden Jokowi di Natuna (Foto : Pramono Anung @pramonoanung)

Dari pantauan Liputan6.com yang mengikuti rombongan kepresidenan, setidaknya ada 4 KRI yang ikut mengawal kegiatan Jokowi di laut perbatasan ini. Tak hanya itu, puluhan komando pasukan katak (Kopaska) bersenjata lengkap juga disiagakan? untuk mengawal Jokowi.

Dengan menggunakan boat, para Kopaska menempel kapal yang di?tumpangi Jokowi dan para pejabat lainnya. Tak hanya itu, pengawalan juga dilakukan dari sisi udara di mana jet tempur F-16 berkeliling di atas kapal yang ditumpangi Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Kepulauan Natuna, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Jokowi Duduk Di Kursi Nahkoda Kapal KRI Imam Bonjol

Di KRI Imam Bonjol 383, Jokowi akan memimpin ratas mengenai percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, terutama di Natuna, Kepulauan Riau.

Pengembangan Natuna menjadi sebuah keharusan dan juga prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, bukan saja karena Presiden ingin perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia, tetapi juga Presiden ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sebagai daerah kepulauan, pembangunan di sektor kelautan, perikanan dan pariwisata bahari di kabupaten Natuna diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Sejak awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo selalu menekankan perkembangan wilayah terluar harus diperhatikan dan menjadi prioritas. Tak hanya itu, kedaulatan dan hak berdaulat juga harus terus terpelihara dan terjaga.

“Panglima TNI juga menyampaikan paparan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya,” kata Retno tanpa memberikan rincian.

Hadir dalam rapat itu adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Seskab Pramono Anung, Menteri ESDM Sudirman Said, KSAL Laksamana Ade Supandi dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Usai menggelar rapat terbatas, Presiden bersama menteri yang hadir meninjau perairan Natuna sambil berbincang dengan Laksamana Ade Supandi di atas KRI Imam Bonjol.

Sumber: Liputan 6 dan Jakartagreater

KP Baladewa 8002 Menangkap Kapal Nelayan Vietnam di Natuna

Helikopter Polri NBO-105 bermanuver saat lepas landas dari kapal KP Baladewa 8002 saat latihan penanggulangan perompakan di laut Jakarta, Kamis (14/2/2013). (VIVAnews/Muhamad Solihin)

Penangkapan Nelayan Vietnam di Perairan Natuna

Hari Jumat (17/06) kemarin, Kapal Patroli Mabes Polri yang diperbantukan untuk Polda Kepulauan Riau, KP Baladewa 8002, menangkap empat kapal asing asal Vietnam di perairan Natuna.

“Saat sedang patroli pada Jumat (17/06) di perairan Natuna, petugas mendapati empat kapal dengan seluruh ABK berkebangsaan Vietnam tersebut tengah melakukan pencurian ikan. Setelah dilakukan pengejaran akhirnya tertangkap,” kata Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono, Senin (20/06).

China Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan

China menggelar latihan militer di Laut China Selatan | (Freebeacon)

BEIJING - Angkatan Laut China dalam beberapa hari terakhir kerap melakukan latihan militer di Laut China Selatan. Pihak Kementerian Pertahanan China menyatakan, latihan militer tersebut adalah latihan rutin.

"Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dalam beberapa hari terakhir melakukan perjalanan ke Laut China Selatan, melewati Pasifik Barat, untuk melaksanakan latihan," bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan China dilansir dari Reuters, Minggu (13/12/2015).

"Tindakan ini adalah latihan rutin yang dilakukan sesuai dengan rencana latihan Angkatan Laut tahun ini," lanjut keterangan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Gambar-gambar di akun media sosial pemerintah China dalam beberapa hari terakhir menunjukkan gambar dari kapal Angkatan Laut China terlibat dalam latihan perang di Laut China Selatan. Namun tidak ada keterangan dimana tepatnya latihan perang tersebut berlangsung.

China mengklaim hampir semua perairan Laut China Selatan yang kaya akan energi dan mempunyai pemasukan lebih dari USD 5 triliun setiap tahunnya dari perdagangan maritim. Hal ini terang saja mendapat tentatangan dari Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia dan Taiwan yang merasa memiliki hak yang sama.

SINDOnews.com

Jika Kapal Perang AS Bakal Manuver Lagi, China akan Kerahkan 2 Jet Tempur

China mengerahkan dua pesawat jet tempur untuk merespons patroli kapal perang AS di Laut China Selatan. | (Ilustrasi/Wikipedia)

Amerika Serikat (AS) hendak mengirim kapal perang lagi di kawasan Laut China Selatan setelah sebelumnya kapal perang mereka, USS Lassen, patroli di dekat pulau buatan China di kawasan sengketa itu. Sedangkan China mengerahkan dua pesawat jet tempur untuk merespons tindakan AS yang dianggap sebagai aksi “provokasi”.

Pekan lalu, kapal perang USS Lassen, bermanuver di wilayah yang berjarak 12 mil laut dari pulau-pulau buatan Beijing di Laut China Selatan. Tindakan itu dianggap menantang klaim teritorial China atas Laut China Selatan yang jadi sengketa.

Seorang pejabat pertahanan AS pada hari Senin mengatakan kepada Reuters, bahwa Angkatan Laut AS akan melakukan patroli serupa. “Di wilayah sekitar dua kali seperempat atau sedikit lebih dari itu,” kata pejabat itu mengacu pada wilayah Laut China Selatan.

”Itu jumlah yang tepat untuk membuatnya biasa, tapi bukan sodokan konstan di mata. Hal ini memenuhi maksud secara teratur tentang hak kami sesuai hukum internasional dan mengingatkan China dan orang lain tentang pandangan kami,” lanjut pejabat itu, yang dilansir Selasa (3/11/2015).

Washington tidak mengakui klaim Beijing atas hampir 90 persen kawasan Laut China Selatan. Klaim China itu juga ditentang  Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan yang sama-sama mengklaim.

Sementara itu, dua pesawat jet tempur China telah dikerahkan dari sebuah landasan udara yang dibangun di kawasan Laut China Selatan untuk bermanuver guna merespons patroli kapal perang AS. Demikian dilaporkan South China Morning Post.

Pada Sabtu pekan lalu, Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Laut China mem-posting beberapa foto dari dua pesawat jet tempur China, Shenyang J-11, di situsnya. Dua pesawat itu tampak bermanuver di wilayah udara di atas Laut China Selatan. Foto lainnya menunjukkan pesawat tempur J-11 sedang take-off dan landing.

”Ini sinyal China yang dikirim ke AS, bahwa itu adalah (sinyal) serius tentang klaim (Beijing). Ini adalah tingkat respons minimum yang harus dilakukan China atau akan gagal memenuhi harapan rakyatnya,” tulis media itu mengutip Xu Guangyu, seorang pensiunan jenderal China.

SINDOnews.com

China Ngebut Bikin Kapal Induk

Liaoning, kapal induk pertama milik AL China.

Ketika pecah Perang Korea, kekuatan militer China bertumpu pada besarnya jumlah pasukan. Jumlahnya kala itu disebut-sebut luar biasa dibandingkan negara lain.

Tetapi dalam tiga decade terakhir, negara tersebut telah mengubah strategi militernya. Pasukan besar dengan senjata usang warisan Soviet ditinggalkan. Tentara Pembebasan Rakyat China tampil sebagai kekuatan modern yang tidak terlalu besar jumlahnya tetapi penuh dengan pesawat , kapal selam, kapal perang hingga kapal induk.

Bahkan setelah pada 2012, mereka meluncurkan Liaoning, kapal induk pertama mereka, kini negara komunis itu menyatakan tengah membangun satu lagi kapal serupa. Dan target yang dicanangkan tidak main-main, yakni enam kapal induk hingga 2020.

Kapal induk baru itu tengah dibangun galangan kapal Darlian. Tempat yang sama untuk membangun Lianoing. Direncanakan dalam enam tahun kapal itu sudah bisa beroperasi. China menyebut sampai 2020 pihaknya membutuhkan total empat kapal induk.

Dengan itung-itungan satu kapal selesai selama enam tahun, maka pada tahun ini pula kemungkinan dua kapal yang lain juga akan segera dimulai.

Kengototan inilah yang membuat Amerika Serikat tak bisa menganggap remeh. Percepatan pembangunan militer pada 2020 dinilai Amerika sebagai bagian dari rencana China untuk mengobarkan perang di kawasan Laut China Selatan. Dan hal itu sudah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Larry Wortzel , anggota senior Komisi Ekonomi dan Keamanan AS- China mengatakan Amerika harus serius memantau gerak-gerik China” Ini adalah salah satu tujuan untuk mewujudkan rencana China untuk menguasai lebih efektif Laut China Selatan ,” katanya.

Pada bulan November 2013 China memang menegaskan hak untuk melakukan lebih banyak pengawasan dan kontrol atas Laut Cina Timur dengan zona identifikasi pertahanan udara. Dan perkiraan sejumlah pihak untuk zona Laut China Selatan akan dinyatakan China pada tahun 2014 ini.

Mengutip pernyataan Senior Capt Li Jie yang mengatakan kapal induk kedua yang tengah dibangun ini akan menjadi kapal menengah di kisaran 53.000 ton , sejajar dengan Liaoning.

jakartagreater.com

Indonesia Di Pusaran Laut China Selatan

Kapal Selam dan Kapal Perang Milik Militer China. (Dok. Reuters).

TENSI ketegangan di kawasan Laut China Selatan meningkat. Ketegangan ini sudah terjadi sejak lama dan bersifat pasang surut. Ketegangan di kawasan ini kembali meningkat sejak awal Mei 2014.

Peningkatan eskalasi ini dipicu pembangunan kilang minyak China His Yang Shi You 981 di wilayah yang dianggap masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental Vietnam.

China mengklaim wilayah Laut China Selatan berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi. Era itu dilakukan ekspedisi laut ke Spratly Islands (Kepulauan Spartly) oleh bangsa China ketika Dinasti Ming 1403-1433 masehi. 

Saat itu para nelayan dan pedagang China sudah bekerja dan menetap di wilayah tersebut. Klaim China ini diperkuat dengan mengeluarkan peta nine dashed lines (sembilan garis putus-putus) pada tahun 1947 dan Mei 2009. 

Berdasarkan peta itu, China mengklaim semua pulau yang ada di wilayah itu mutlak milik negeri yang dijuluki Tirai Bambu itu. Mengacu peta itu, China juga mengklaim perairan yang berada di wilayah tersebut masih miliknya, termasuk kandungan laut maupun tanah di bawahnya.

Sikap China ini memicu reaksi dari negara yang wilayahnya bersinggungan dengan Laut China Selatan. Mereka adalah, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Philipina.

Semakin masifnya China mengklaim wilayah tersebut dengan membangun infrastruktur semakin memicu ketegangan di Laut China Selatan. Masing-masing negara terkait yang tergabung dalam ASEAN semakin meningkatkan kekuatan militernya di sekitar Laut China Selatan. 

Contohnya Filipina. Negara ini menaikkan anggaran milternya tiga kali lipat  untuk mengamankan daerahnya di sekitar Laut China Selatan. 

Malaysia juga melakukan hal sama untuk membeli dua kapal selam bermesin diesel dari Perancis. Bahkan Vietnam ikut memperkuat militernya dengan membeli enam kapal selam Kilo-class dan 12 pesawat tempur Sukhoi Su-30 MKK dari Rusia.

Kondisi ini semakin menyulitkan Indonesia untuk menghindar dari peningkatan eskalasi ketegangan di wilayah tersebut. Sebab Indonesia adalah salah satu negara bersinggungan dengan Laut China Selatan dan berdekatan dengan beberapa negara sekitarnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo dalam bukunya berjudul Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Modal Membangun Menuju Indonesia Emas mengungkap adanya ancaman terhadap Indonesia terhadap perkembangan di wilayah tersebut. Posisi sebelah utara Indonesia ada Malaysia dan Singapura, sementara sebelah selatan Indonesia ada Australia dan Selandia Baru. 

Sejarah hubungan tidak harmonis Indonesia dengan Malaysia mencapai puncaknya di era kepemimpinan Presiden Soekarno dengan pernyataannya "Ganyang Malaysia" di hadapan rakyat Indonesia. Hubungan ini kembali tidak harmonis ketika Malaysia berhasil merebut pulau yang masih diklaim milik Indonesia, yakni Sipadan-Ligitan

Kondisi sama juga terjadi dengan Singapura ketika negara terkenal simbol Patung Singa itu protes terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia menamakan kapal perangnya dengan KRI Usman-Harun. Singapura keberatan dengan dua prajurit TNI bernama Usman-Harun yang pernah melakukan pengeboman di Singapura era kepemimpinan Soekarno. Hubungan Indonesia dengan Singapura juga pernah kurang baik ketika Singapura melakukan reklamasi pantainya yang mengarah ke teritorial Indonesia.

Sementara itu hubungan Autralia dengan Indonesia mengalami pasang surut. Australia pernah keberatan terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang tetap mengeksekusi mati dua anggota "Bali Nine" terkait kasus narkoba. Panas dingin hubungan Singapura-Indonesia juga terjadi ketika terungkap penyadapan terhadap pejabat negara Indonesia yang dilakukan intelijen Australia.

Kondisi ini membuat Indonesia dalam posisi sulit menentukan sikap menghadapi perkembangan situasi di wilayah Laut China Selatan. Namun, Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayahnya dari segala potensi ancaman yang ada. 

Kondisi semakin rumit ketika kepentingan Amerika Serikat (AS) masuk di tengah eskalasi ketegangan meningkat di wilayah Laut China Selatan. Negeri Paman Sam itu mulai ikut intervensi dalam krisis di Laut China Selatan ketika China semakin masif memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut dengan melakukan pembangunan secara besar-besaran.

Amerika Serikat memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dengan meningkatkan operasional militernya di bagian barat dan utara benua Australia dan menjadikan Darwin sebagai pangkalan militer utama.

Perkembangan ini harusnya menjadi pertimbangan para pemimpin Indonesia, karena jarak antara Darwin dan pulau terdepan Indonesia di bagian selatan, yaitu Pulau Selaru, Nusa Tenggara Timur hanya 400 mil atau 20 menit waktu tempuh jika menggunakan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Tentu saja perkembangan ini harus dicermati Indonesia.

Terlepas dari itu, apa keuntungan dan daya tarik Laut China Selatan yang menyebabkan terjadinya eekalasi ketegangan di wilayah tersebut. Laut China Selatan, ternyata menjadi jalur strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik sekaligus menjadi pintu masuk yang vital bagi perdagangan di Asia Timur.

Sedikitnya, 85% impor energi China dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melalui perairan tersebut. Sementara 55%  hasil produk India yang diperdagangkan dengan Asia Pasifik melalui Laut China Selatan menuju China, Jepang, Korea dan Amerika Serikat.

Potensi lain yang dimiliki Laut China Selatan adalah ekosistem laut yang luas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia mampu menghasilkan ikan dengan jumlah tertinggi dunia untuk kebutuhan ekspor maupun rumah tangga.

Potensi lainnya yang bisa diambil dari Laut China Selatan adalah kandungan 50 miliar ton minyak mentah dan lebih dari 20 triliun meter kubik kandungan gas alamnya.

SINDOnews.com

Media Beijing: Tak Takut AS, China Mungkin Kerahkan Jet Tempur

Media pemerintah China dalam editorial menyatakan Beijing tak takut dengan AS dalam konflik Laut China Selatan. | (Reuters)

Konflik Laut China Selatan

Media pemerintah China, Global Times, melansir editorial berisi kemarahan terhadap Amerika Serikat (AS) kurang dari 24 jam setelah kapal perang AS USS Lassen dikirim ke dekat pulau buatan Beijing di Laut China Selatan. Media itu menyatakan, China tidak takut dengan AS dan mungkin akan mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur ke Laut China Selatan.

”Jika provokasi seperti ini terus, kapal perang China harus terlibat tatap muka dengan rekan-rekan mereka di AS di Laut China Selatan,” bunyi editorial yang diterbitkan Rabu (28/10/2015).

“Beijing akan dipaksa untuk mempercepat pengerahan militer di kawasan itu, termasuk militerisasi lebih cepat dari pulau-pulau (buatan China) yang bisa menghadapi militer AS militer di wilayah itu,” lanjut editorial Global Times.

”Jika AS bertekad bahwa provokasi tersebut akan menjadi peristiwa biasa, mungkin China akan mengerahkan jet tempur di pulau-pulau baru tersebut.”

AS sudah nekat mengirim kapal perang USS Lassen di wilayah yang berjarak 12 mil dari pulau terumbu karang Subi dan Mischief di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. China marah dengan tindakan AS yang dianggap sudah mengancam kedaulatan dan keamanan.

Namun, AS membela diri dengan dalih kawasan Laut China Selatan merupakan perairan internasional di mana negara mana pun bebas bernavigasi. AS bahkan akan nekat patroli rutin di kawasan itu.

”Kami akan terbang, berlayar dan beroperasi sesuai hukum internasional. Ada operasi angkatan laut di wilayah itu dalam beberapa hari terakhir dan akan ada lebih banyak di minggu dan bulan-bulan mendatang,” kata.Menteri Pertahanan AS, Ash Carter, seperti dikutip IB Times, Kamis (29/10/2015).

sindonews.com

Militer Taiwan Tuding China siapkan serangan pada 2020

Tim akrobatik udara August 1st Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) menerbangkan pesawat tempur J-10 saat pertunjukkan dalam 'open day' Angkatan Udara Tiongkok di bandara Changcum, provinsi Jilin, Tiongkok, Kamis (10/9). (REUTERS/China Daily)

Secara umum Tiongkok membuat inovasi strategi Taiwan mereka dengan memalsukan perkembangan positif dalam situasi lintas-selat, dan memberi keuntungan bagi mereka untuk menyerang Taiwan di masa depan."

Taipei (ANTARA News) - Tiongkok secara aktif membangun pasukan bersenjata yang akan cukup siap pada 2020 untuk memulai invasi ke Taiwan, ujar pihak militer Taiwan.

Menurut Laporan Pertahanan Nasional Taiwan 2015, meskipun hubungan politik semakin dekat, Tiongkok terus menghimpun kemampuan perang berskala besar, dengan ancaman konflik militer lintas-selat yang akan terus muncul, lapor AFP.

Anggaran belanja militer tahunan Taiwan telah tumbuh dengan kenaikan rata-rata dua digit selama sepuluh tahun terakhir, atau menempati urutan kedua anggaran terbanyak setelah AS. (Baca juga: Setelah AS, kini australia akan sambangi kepulauan spratly.)

Laporan dua tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa Tiongkok sedang memperkuat angkatan laut dan udara di wilayah tersebut untuk mencegah intervensi pasukan asing dalam invasi apapun.

"Tiongkok yakin campur tangan asing akan menjadi perhatian terbesar jika menyerang Taiwan," seperti dikutip dari laporan tersebut.

Tiongkok dan Taiwan berpisah pada akhir perang sipil 1949.

Hubungan kedua negara kembali hangat sejak Presiden Taiwan Ma Ying-jeou dari partai Kuomintang yang bersahabat dengan Tiongkok, menjabat pada 2008.

Namun Tiongkok masih memandang Taiwan sebagai wilayah yang memisahkan diri dan menolak melepaskan penggunaan kekuatan yang seharusnya dilakukan saat Taiwan mengumumkan kemerdekaan resminya.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan ada risiko Taiwan melonggarkan pertahanan karena meningkatnya pertukaran ekonomi dan budaya beberapa tahun terakhir.

"Secara umum Tiongkok membuat inovasi strategi Taiwan mereka dengan memalsukan perkembangan positif dalam situasi lintas-selat, dan memberi keuntungan bagi mereka untuk menyerang Taiwan di masa depan," ujar laporan itu.

Taiwan akan memilih presiden baru Januari mendatang dengan calon unggulan dari oposisi pro-kemerdekaan Partai Demokrasi Progresif (DPP), Tsai Ing-wen.

Ing-wen berjanji akan mempertahankan status quo jika dirinya terpilih, namun beberapa analis mempertanyakan apakah perdamaian lintas-selat bisa dipertahankan.

Laporan Kementerian Pertahanan Taiwan juga mempertanyakan anggaran belanja militer Tiongkok yang menurut mereka terlalu sederhana.

Anggaran sebenarnya diperkirakan dua sampai tiga kali lipat dari angka yang dilaporkan, atau sejajar dengan anggaran belanja militer AS dan Rusia.

Keputusan AS menjadi sekutu utama Taiwan dan menjual senjata ke pulau tersebut telah menjadi sumber ketidakpuasan Tiongkok.
(Uu.Y013/G003) Antaranews.com

Setelah AS, Kini Australia Akan Sambangi Kepulauan Spratly

Australia berniat mengikuti jejak AS untuk berlayar mendekati Kepulauan Spratly milik China di Laut China Selatan | (Navy.gov.au)

Konflik Laut China Selatan

Otoritas pertahanan Australia akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pelayaran mendekati pulau buatan China di kawasan kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Rencana ini muncul selang satu hari setelah kapal perusak milik AS, USS Lasen melakukan pelayaran ke dalam area 12 mil laut Kepulauan Spratly, kemarin.

Menurut seorang pejabat pertahanan Australia, ada dua kemungkinan untuk menjalankan misi mendekati kepulauan Spratly, yaitu menggunakan kapal Angkatan Laut atau menggunakan pesawat patroli maritim. 

"Pada tahap ini, hal itu hanya untuk melihat apa yang bisa kami lakukan," ujar sang pejabat, seperti dikutip dari laman Wall Street Journal, Rabu (28/10/2015).
(Baca juga: China buntuti kapal perang AS di laut sengketa.)

Terkait hal ini, kantor Menteri Pertahanan Australia belum memberikan komentarnya, meski sebelumnya Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menepis kemungkinan bagi Australia melakukan hal yang sama dengan AS.

Sebelumnya, AS mengabaikan peringatan keras dari China dan tetap nekat mengirim kapal perang USS Lassen ke dekat pulau-pulau buatan Beijing di Laut China Selatan. (Baca juga: Nekat Kirim Kapal Perang, AS Menantang China?)

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri China melalui situs resminya menegaskan, tindakan kapal perang AS di Laut China Selatan sudah termasuk kategori pelanggaran.

”Tindakan kapal perang AS telah mengancam kedaulatan dan keamanan kepentingan China, membahayakan keselamatan personel dan fasilitas terumbu, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional,” bunyi pernyataan kementerian itu. ”Pihak China menyatakan ketidakpuasan yang kuat dan tegas menentang.”

Sindonews.com

AS Kirim Kapal Perang ke Laut China Selatan dalam 24 Jam

AS kirim kapal perang USS Lassen ke Laut China Selatan dalam 24 jam. | (Reuters)

Konflik Laut china selatan

WASHINGTON - Pentagon Amerika Serikat (AS) berencana mengirim kapal perang ke dekat pulau-pulau buatan China di Laut China Selatan. Kapal perang USS Lassen dikirim dalam waktu 24 jam.

Kapal perusak AS itu rencananya akan patroli di wilayah yang berjarak 12 mil laut dari pulau buatan China di Laut China Selatan. Belum jelas tujuan patroli itu, namun ada dugaan manuver kapal perang AS itu untuk menentang klaim teritorial China di Laut China Selatan.

Kantor berita Reuters, pada Selasa (27/10/2015) mengutip para pejabat AS, melaporkan bahwa kapal USS Lassen akan mendekati pulau terumbu karang Mischief, yang termasuk bagian dari Kepulauan Spratly yang diklaim sebagai wilayah kedaulatan China.

Kapal perang AS itu bisa disertai dengan satu atau dua pesawat pengintai Angkatan Laut AS yang sudah berulang kali melakukan pengintaian di wilayah Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan negara-negara ASEAN.

Pentagon juga mengaku telah mengirimkan kapal pada patroli serupa di dekat terumbu karang Spratly yang sebelumnya dibangun oleh Vietnam dan Filipina.

China melalui Kedutaan Besarnya di Washington mempeirngatkan AS untuk menahan diri.”AS harus menahan diri dari pernyataan atau melakukan sesuatu yang provokatif dan harus bertindak secara bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional,” bunyi pernyataan Kedutaan Besar China di Washington melalui seorang juru bicara.

”Kebebasan navigasi dan penerbangan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melenturkan otot dan melemahkan kedaulatan dan keamanan negara-negara lain,” lanjut pernyataan itu.

Awal Oktober lalu, China menegaskan, tidak akan membiarkan negara manapun untuk melanggar wilayah perairan China dan wilayah udara di Kepulauan Spratly. ”Meski atas nama melindungi kebebasan navigasi dan penerbangan,” kata Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataaan kala itu.

Namun, dalam konferensi pers 13 Oktober 2015, Kepala Pentagon, Ashton Carter, menegaskan patroli kapal AS tak bisa dilarang karena sesuai hukum internasional. ”Jangan salah, Amerika Serikat akan terbang, berlayar dan beroperasi dimanapun hukum internasional memungkinkan, seperti yang kita lakukan di seluruh dunia, dan Laut China Selatan tidak akan menjadi pengecualian,” katanya.
Baca juga: China buntuti kapal perang AS di laut sengketa.

Sindonews.com