China Taipe Patroli Ketika Tiongkok Menolak Keputusan Arbitrase

Tak Mau Kalah Dengan Tiongkok, China Taipe Patroli Ke Pulau Sengketa

China Taipe Patroli Di Pulau Sengketa Saat Tiongkok Menolak Keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional.

TAIPEI – Setelah militer China mengirim kapal perusak menuju Laut China Selatan (LCS), Pemerintah Taiwan akhirnya mengikuti langkah Negeri Tirai Bambu tersebut dengan mengirim kapal perang angkatan laut menuju pulau sengketa. 

Kapal itu telah dikirim pada hari ini dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara mereka di wilayah maritim. Tindakan ini sekaligus menentang keputusan pengadilan internasional. Demikian sebagaimana dilansir Sputnik, Rabu (13/7/2016).  

Tidak main-main, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bahkan melakukan kunjungan langsung ke kapal perang tersebut dan mendesak kru kapal agar sekuat mungkin dapat mempertahankan wilayah kedaulatan Taiwan. Sebelum ini, mahkamah arbitrase internasional di Den Haag telah memutuskan bahwa China tidak memiliki hak hukum untuk mengklaim sebagian besar wilayah di LCS. 

Terkait keputusan itu, Pemerintah China dan Taiwan secara tegas menolak keputusan tersebut. Bahkan, China sendiri telah berjanji akan mengerahkan seluruh tenaga untuk mempertahankan wilayah yang menjadi hak mereka. Sementara itu, menurut agen berita nasional Taiwan, CNA, Pemerintah Taiwan telah menginstruksikan kepada Kementerian Pertahanan agar mengambil langkah strategis terkait putusan pengadilan internasional di Den Haag. Untuk saat ini, angkatan laut Taiwan akan terus melakukan patroli di wilayah sengketa.

Baca juga: Tiongkok Kirim 4 Kapal Perusak Ke Laut China Selatan

Sementara Indonesia Diminta Perperan Aktif Di LCS

JAKARTA, Sengketa wilayah laut di Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara belum mencapai titik temu hingga saat ini. Yang terbaru, Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda memutuskan bahwa klaim historis China di Laut China Selatan tak memiliki landasan hukum.

Lebih lanjut, dijelaskan Andri, hal ini sepertinya diikuti oleh China bukan saja mereka dapat 'berhasil' mempropagandakan kekuatan militernya, khususnya di kawasan Asia Tenggara akan tetapi juga China mampu secara riil memecah sentralitas ASEAN. Dimana ketua ASEAN saat ini Laos dan juga Kamboja selalu berbeda pendapat apabila berbicara mengenai Laut China Selatan. 

"Kita tahu ASEAN dalam mengambil keputusannya memakai prinsip sentralitas dan ini merupakan kekuatan ASEAN selama ini, akan tetapi secara taktis dapat dipudarkan oleh China melalui Laos dan Kamboja. Karena memang secara riil Laos dan Kamboja bukan negara maritim dan juga investasi china di kedua negara tersebut sangat besar," jelasnya.

Karena itu, Andri mengusulkan, apapun hasil putusan Arbiterase antara Filipina dan China, Indonesia wajib hukumnya sebagai negara terbesar di kawasan untuk mengambil peran lebih aktif yakni paling tidak merubah sikap politik luar negeri kita mengenai Laut China Selatan.

"Kita tidak perlu menyatakan diri kita sebagai claimant state, akan tetapi cukup meningkatkan sedikit menjadi negara yang memiliki kepentingan. Kepentingan dalam hal menjaga kedaulatan, kepentingan dalam hal menjaga perdamaian kawasan dan juga kepentingan untuk meredakan ketegangan di kawasan," tuturnya.

Selain tiu, Andri berpandangan, Indonesia juga harus segera mendorong negara-negara dua kawasan yang bersengketa agar menyelesaikan secara cepat dan damai. Dengan menggunakan salah salah satunya putusan Arbiterase sebagai salah satu referensinya agar terjadi kebiasan di kawasan yang dapat dijadikan hukum untuk kawasan. 

"Selama sentralitas ASEAN terjaga, China akan berpikir ulang untuk melaksanakan agresinya di kawasan. Kedaulatan di kawasan hanya bisa tercapai jika ASEAN kembali memegang sentralitasnya," tegasnya.

Sumber: Okezone & Sindonews